Mengenal Lebih Jauh Tugas dan Fungsi PPATK, Ini Penjelasannya!

CIANJURTODAY.COM - Indonesia adalah salah satu negara berpenduduk terbanyak di dunia dan memiliki pasar ekonomi yang besar.

Dalam pasar yang besar dan beragam tersebut, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menjadi garda terdepan yang bertanggungjawab untuk mengawasi aktivitas transaksi keuangan.

Tidak hanya itu, PPATK juga aktif dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Baca Juga: Warga Keluhkan Ketidakadilan dalam Pemberian Bantuan untuk Rumah Terdampak Gempa Cianjur

Berikut ini adalah penjelasan detail tentang peran PPATK sebagai garda terdepan dalam mengawasi transaksi keuangan.

PPATK Tangani Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

PPATK didirikan pada tahun 2002 dan bertugas untuk mencegah, mendeteksi, dan memberantas kejahatan pencucian uang serta pendanaan terorisme.

PPATK berperan sebagai pusat pelaporan transaksi keuangan yang diwajibkan kepada instansi pemerintah dalam rangka pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Baca Juga: Kepala Dinsos Cianjur Bongkar Fakta Sebenarnya Terkait Polemik Bantuan Telur! Siapa Sebenarnya yang Salah?

Dalam menjalankan tugasnya, PPATK bekerja sama dengan lembaga negara seperti Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

PPATK juga bekerja sama dengan instansi keuangan dan industri untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Selain itu, PPATK juga memiliki unit analisis keuangan (UAK) yang bertugas untuk melakukan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan.

Baca Juga: Banyak Remaja Ngabuburit Sambil ‘Godin’ di Alun-Alun Cianjur

Jika ditemukan transaksi yang mencurigakan, PPATK akan membuka penyidikan dan memberikan rekomendasi kepada lembaga negara yang berwenang untuk menindaklanjuti.

PPATK Harus jadi Lembaga Garda Terdepan Mengawasi Transaksi Keuangan

PPATK memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mengawasi transaksi keuangan.

Pada dasarnya, PPATK bertugas untuk memastikan bahwa semua transaksi yang terjadi di Indonesia tidak melanggar hukum dan tidak terlibat dalam aktivitas pencucian uang atau pendanaan terorisme.